PASUNDAN POST | SUKABUMI — Ketua DPRD Budi Azhar Mutawali menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi para Guru honorer dalam kapasitas yang dimiliki, meski keputusan akhir bergantung pada kebijakan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Demikian disampaikan Budi Azhar di depan Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Jalan Jajaway, Palabuhanratu, Kamis (31/01) merespon aksi unjuk rasa para tenaga honorer yang menuntut agar status kerja paruh waktu mereka dapat diubah menjadi kerja penuh waktu.
"Kami akan berupaya untuk meneruskan tuntutan para guru kepada pemerintah," kata dia.
Ia menambahkan, DPRD berencana untuk menyampaikan aspirasi para tenaga honorer dalam forum-forum yang relevan serta berupaya menciptakan kepastian hukum bagi mereka.
Menurut Budi, pemerintah daerah berkomitmen untuk mengajukan formasi yang lebih komprehensif, mencakup guru, tenaga kesehatan, dan profesi lainnya, dengan memperhatikan kemampuan anggaran.
Terkait rekrutmen tenaga honorer R3 di masa mendatang, sesuai dengan regulasi yang berlaku, mereka tidak perlu mengikuti tes karena sudah terdaftar di Badan Kepegawaian Negara (BKN), meskipun sistem penggajian tetap berlandaskan pada ketentuan yang ada, yang saat ini didanai oleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Ia menegaskan kesepakatannya untuk terus berjuang demi mewujudkan formasi yang lebih baik dan pengakuan yang layak bagi tenaga honorer di masa depan.(R/01)
