PASUNDAN POST | SUKABUMI - Setelah resmi dilantik, pimpinan definitif DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali dari Fraksi Partai Golkar sebagai Ketua DPRD, didampingi oleh Wakil Ketua I Yudha Sukmagara dari Fraksi Partai Gerindra, Wakil Ketua II H. Usep dari Fraksi PKB, dan Wakil Ketua III Ramzi Akbar Yusuf dari Fraksi PKS.
Bupati Sukabumi Marwan Hamami mengharapkan kepada pimpinan DPRD yang baru mampu membawa perubahan signifikan dalam kinerja legislatif. Bupati Sukabumi, Marwan Hamami, yang turut menyaksikan proses pengambilan sumpah jabatan tersebut, menyampaikan pesan penting terkait sinkronisasi antara eksekutif dan legislatif, terutama dalam hal ketepatan waktu. Dalam wawancara, Marwan menegaskan pentingnya kehadiran tepat waktu dalam setiap agenda kerja.
"Paling tidak, sinkronisasi dalam pekerjaan harus lebih kuat. Teman-teman di DPRD juga perlu memperhatikan jadwal. Kalau diundang jam 9 pagi, ya jam 9 sudah harus hadir, karena waktu ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin," ujar Marwan Hamami.
Menurut Bupati Marwan, meskipun secara umum kinerja DPRD selama ini sudah baik, ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal efisiensi waktu.
"Ketepatan waktu menjadi salah satu aspek yang sering dikeluhkan oleh unsur Forkopimda dalam berbagai agenda pemerintahan," jelasnya.
Untuk itu Bupati Marwan berharap pimpinan DPRD yang baru dapat mengambil kebijakan yang tegas untuk mengajak seluruh anggota dewan agar lebih disiplin dalam menjalankan agenda sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Efisiensi waktu, menurutnya, akan sangat berdampak pada capaian kinerja.
"Kalau yang lainnya selama ini bagus, hanya saja dalam proses pelaksanaan kegiatan, seperti tadi, soal waktu yang kadang-kadang menjadi keluhan. Mudah-mudahan pimpinan DPRD yang baru bisa lebih disiplin soal ini," tegas Marwan.
Bupati Marwan kembali menegaskan terkait kinerja DPRD sebelumnya, Ia menilai tidak ada masalah yang signifikan, namun ada ruang untuk peningkatan terutama dalam hal efisiensi dan percepatan proses kerja. "Salah satu tantangan yang dihadapi adalah kebijakan yang terkadang terhambat oleh keputusan di tingkat pusat," terangnya.
Sebagai contoh, Marwan menyebutkan bahwa pengesahan anggaran perubahan 2025 sempat terkendala karena surat dari Gubernur baru saja keluar setelah dikonfirmasi malam sebelumnya. Hal ini mengakibatkan proses pengesahan harus dilakukan secara mendadak.
"Makanya, alhamdulillah tadi malam Pak Gubernur sudah mengeluarkan surat, sehingga kita bisa langsung bekerja. Minggu ini adalah minggu terakhir untuk penyusunan anggaran perubahan 2025," terangnya.
"Jadi kita akan bekerja marathon, dari siang sampai malam, supaya APBD bisa ditetapkan sebelum Jumat," ucapnya.
Dengan kepemimpinan yang baru di DPRD Kabupaten Sukabumi, kata Marwan lagi diharapkan koordinasi antara legislatif dan eksekutif akan semakin solid. "Sehingga program-program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan tepat waktu," tandasnya. (*)
