PASUNDAN POST | SUKABUMI — Ribuan massa dari masyarakat dan Poskab Sapu Jagat Pusat, Garis serta Jampang Tandang Makalangan, menggelar aksi akbar demonstrasi hingga memblokade ruas Jalan Raya Bojonglopang, Desa Jampangtengah, Kecamatan Jampangtengah, Kabupaten Sukabumi.
Ribuan massa yang memprotes jalan rusak milik Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Provinsi Jawa Barat ini, terbagi dua titik.
Mereka selain melakukan aksi protes hingga membakar ban dan membawa spanduk di ruas Jalan Raya Padabeunghar - Bojonglopang, peserta aksi juga telah menggeruduk kantor UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II Sukabumi, tepatnya di ruas Jalan Raya Bhayangkara, Kabupaten Sukabumi, pada Senin (02/10).
Massa aksi selain melakukan orasi, juga ada yang nekat menaiki kendaraan setum yang dipajang di depan kantor UPTD Pelayanan II Sukabumi. Mereka, telah menempelkan sejumlah spanduk yang berisikan kecaman dan protesan jalan rusak.
Ketua DPC Paguyuban Jampang Tandang, Kecamatan Lengkong, Suparman mengatakan, ia bersama sejumlah Ormas dan masyarakat Pajampangan, khususnya warga Jampangtengah, Lengkong, Pabuaran dan Kiaradua Simpenan, menuntut pada pemerintah utamanya Kementerian PUPR dari Dinas PU Provinsi Jawa Barat, mengancam jika ruas jalan tersebut tidak segera dilakukan perbaikan, maka warga Pajampangan akan memboikot Pemilu
"Kalau tidak segera diperbaiki, kami tidak akan mengikuti Pemilu 2024. Itu kesepakatan dan sudah kita buat notulen, kalau tuntutan kami hari ini tidak direalisasikan di tahun 2023," kata Suparman.
Warga Pajampangan, sambung Suparman, sudah bosan dengan janji-janji pemerintah. Terlebih, sebelum melakukan aksi demonstrasi ini warga sudah secara prosedural dan mengundang para pejabat yang berkepentingan dalam hal perbaikan jalan untuk melakukan audensi di aula Kecamatan Lengkong pada 23 Maret 2023.
"Nah, sampai hari ini sudah ada 10 bulan. Berarti selama 7 bulan yang dijanjikan, mereka katanya ini masuk anggaran tahap 1 di bulan 6. Nah sampai hari ini tidak ada kejelasan dan tidak ada realisasi yang jelas dan nyata," tandasnya.
"Untuk itu, warga Pajampangan melakukan aksi turun ke jalan. Bahkan, jika hari ini tuntutan kita tidak direalisasikan di 2023. Maka kami akan menutup akses jalan ini selama satu minggu. Iya, gak main-main kita sudah sepakat," bebernya.
Sementara Ketua Humas Poskab Sapu Jagat Pusat, Iden Doni Purnamawan mengatakan, pihaknya sengaja melakukan aksi untuk menyampaikan aspirasi dari warga Pajampangan yang memprotes terhadap kondisi jalan rusak.
"Ruas jalan Padabeunghar hingga jalan Bojong Lopang itu, sudah rusak dan tak layak digunakan oleh masyarakat," katanya.
Sebab itu, imbuhnya, ribuan massa telah melakukan aksi demonstrasi soal jalan rusak itu. Jadi, demo ini kami bagi dua titik yah. Selain demo di kantor ini, jamaah kita bersama masyarakat Pajampangan juga sama melakukan aksi demo di Bojonglopang. Kalau disana pesertanya, ada sekitar 1000-an. Nah, kalau demo di kantor ini ada sekitar ratusan.
Pada saat melakukan aksi unjuk rasa, ia telah menyampaikan beberapa tuntutan. Diantaranya, mendesak kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memprioritaskan perbaikan jalan rusak di wilayah Pajampangan.
"Selain itu, kami juga menyoroti dampak yang ditimbulkan perusahaan sekitar ke jalan. Salah satunya, banyaknya kendaraan besar yang muatanya melebihi tonase. Sehingga, menyebabkan kerusakan jalan," imbuhnya.
Sementara itu, Kepala UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II Sukabumi pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Provinsi Jawa Barat, Andi Nugroho mengatakan, pihaknya telah menyambut baik aksi yang dilakukan oleh warga Pajampangan itu.
Saat melakukan audensi, ia mengklaim jalan rusak yang diprotes warga Pajampangan itu, akan diperbaiki dengan skala prioritas pada tahun anggaran 2024-2025.
"Kalau di tahun prioritas 2024-2025 itu, kita akan perhatikan dengan pekerjaan-pekerjaan yang rutin. Tapi untuk penuntasannya nanti di 2024. Tahun sebelumnya, pada 2023 itu pemeliharaan rutin. Jadi, nanti di tahun 2024 rencananya rekonstruksi jalan," katanya.
Ketika disinggung mengenai berapa panjang jalan milik pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mengalami kerusakan, khsususnya di wilayah Pajampangan. Andi menjawab, luas jalan yang mengalami kerusakan parah di daerah Pajampangan ini, diperkirakan mencapai 12 kilometer.
"Jadi, belasan kilometer yang mengalami kerusakan di wilayah Pajampangan itu, statusnya sudah habis masa layanannya. Makanya, jalan itu harus dilakukan rekonstruksi jalan," tandasnya.
Ruas jalan yang diprotes warga Pajampangan ini, harus dilakukan rekonstruksi jalan. Karena, hampir semua jalan di wilayah tersebut, kendalanya saat ini sudah habis masa layanannya dan tidak bisa hanya dilakukan secara perawatan berkala saja.
"Insha Allah, nanti di tahun 2024 yah pekerjaannya. Sementara, untuk pembangunannya mungkin ada pengecoran beton dan ada juga perbaikan pondasi, hotmix. Jadi, nanti kita lihat dulu kontruksi tanahnya," pungkasnya. (M Afnan/R-01)
