PASUNDAN POST ■ SUKABUMI — Jelang pelaksanaan Pilkades Serentak pada 24 September 2023 mendatang, yang melibatkan 71 Desa di Kabupaten Sukabumi telah memicu suhu politik wilayah memanas.
Sejumlah aktifis, dan elemen masyarakat yang memiliki data dan "catatan abu-abu" incumbent atawa Kepala Desa pun ramai dilaporkan ke Instansi berwenang guna dijadikan referensi kebijakan dikemudian hari.
Salah satu yang kini menjadi sorotan publik yakni kasus dugaan tidak pidana korupsi dari anggaran Dana Desa Anggaran tahun 2023 di Desa Taman Sari, Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi.
Seketaris Dinas DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) Kabupaten Sukabumi, Nuryamin, saat di konfirmasi terkait hal ini menerangkan bahwa akan dikoordinasikan sesuai kewenangan yang diatur dalam Permendagri 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa kewenangannya ada pada APIP (Inspektorat, Pemerintah Kecamatan, BPD dan Masyarakat).
"Namun permasalahan ini terlebih dahulu akan kita konfirmasi melalui Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa sesuai kewenangan. Terima kasih kepada rekan media yang telah berkerja sama dan menginformasikan peristiwa kejadian ini," ungkap Sekdis DPMD.
Ia pun enggan memberi keterangan lebih lanjut, sebelum mendalami atas informasi dugaan penyimpangan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 tersebut.
Kabar yang kini menjadi perbincangan warga tersebut, berawal adanya informasi dari warga Desa Taman Sari, Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi, yang mengatakan bahwa Kades Taman Sari yang berinisial M, diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dari anggaran Dana Desa Anggaran tahun 2023, pada Post nomenklatur Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Setidaknya ada dua point penting yang kini mengemuka dan menjadi buah bibir masyarakat.
Pertama, menyangkut Peningkatan Produksi Perternakan (Alat produksi dan Pengolahan Perternakan Kandang,Dll) dengan Pagu Anggaran Rp. 100.000.000. Anggaran ini keluarannya dibelikan kambing satu pasang dan dibagikan ke seluruh RT di Desa Taman Sari. Jumlah RT di Desa Taman Sari diproyeksikan ada 33 RT (jadi total kambing 66 ekor).
"Kambing ini kisaran umur ± 5 bulanan atau dengan Bahasa lain kambing jejengger. Hasil investigasi yang terpantau, bahwa untuk harga kambing muda ukuran ± 5 bulan ini kira-kira ± 700.000. per ekor. Jadi 66 Ekor X 700.000. = 46.200.000 (Jadi ada selisih harga beli kambing Rp53.800.000)," kata Kang Husen, seorang aktifis Sukabumi.
Sedangkan point kedua, lanjut Kang Husen, yakni menyangkut Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (berupa Alat Produksi dan Pengolahan Pertanian, Penggilingan Padi/Jagung, Dll) dengan Pagu Anggaran Rp. 112,500.000. Anggaran ini Keluaranya dibelikan Bibit Pohon Durian sebanyak 990 bibit batang durian dengan rician;
Per RT dibagikan 30 batang Bibit Durian, di Desa Taman Sari jumlah RT ada 33 RT (atau setara 990 Bibit Batang Durian). Hasil investigasi yang terpantau untuk harga bibit batang durian cluster super, dengan tinggi batang ± 70 Cm kurang lebih RP50,000, per bibit batang. Sehingga jika dikalkulasikan akan menjadi 990 X Rp50.000 = 49.500.000. (Jadi ada selisih Rp 107.550.000 dari dua kegiatan pemberdayaan).
"Inilah beberapa info yang saya sampaikan, semoga menjadi bahan kajian dan masukan bagi Dinas DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) Kabupaten Sukabumi dalam menyikapi masalah ini," pungkas Kang Husen.
Guna memperoleh informasi seimbang, Pasundan Post berupaya mengkonfirmasi Kades Taman Sari, Muhtar, beberapa kali. Sayangnya, hingga saat ini klarifikasi itu tak diperoleh, bahkan terkesan Kades menghindar dengan alasan lagi sibuk dengan persiapan administrasi Pilkades Serentak 2023.
Mampukah Dinas DPMD dan APIP Kabupaten Sukabumi menuntaskan masalah ini? Wallahu a'lam bishawab!!! (Gunta/R-01)
