PASUNDAN POST ■ CIANJUR - Gelombang unjuk rasa menuntut pemerintah segera membatalkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mulai terjadi di beberapa wilayah di Indonesia.
Tidak hanya di Jakarta, aksi penolakan harga BBM juga terjadi diwilayah tatar pasundan.
Di Cianjur, aksi unjuk rasa dilakukan Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Cianjur, mereka menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM.
Aksi para mahasiswa tersebut digelar di depan kantor Pemerintah Kabupaten Cianjur pada Jum'at (9/9/2022) kemarin.
Para mahasiswa mendatangi tempat kerja Bupati Cianjur Herman Suherman untuk segera menyampaikan aspirasi mereka kepada Pemerintah Pusat.
Mahasiswa pun menyerukan penolakannya atas kenaikan harga BBM karena dapat berimbas kepada sektor lainnya,mereka juga membentangkan sejumlah spanduk penolakan kenaikan harga BBM.
Nampak dua spanduk yang bertuliskan "#September Bergerak tolak kenaikan harga BBM" dan spanduk lainnya bertuliskan, "PMII Cianjur Tolak Kenaikan Harga BBM" dibentangkan diatas gerbang pagar setinggi dua meter milik Pemkab Cianjur berwarna merah.
Ketua PC PMII Kabupaten Cianjur, Eko mengatakan, kebijakan tentang kenaikan harga BBM bersubsidi jelas akan berdampak langsung bagi masyarakat umum terkhusus masyarakat menengah ke bawah.
Menurut Eko kenaikan harga BBM secara otomatis akan menyentuh inflasi secara umum termasuk harga komoditas kebutuhan dasar masyarakat.
"Kebijakan Pemerintah Pusat yang dinilai terburu-buru tanpa mempertimbangkan dampak buruk yang akan terjadi bagi masyarakat menengah ke bawah," ujarnya.
Eko menjelaskan,meski solusi Pemerintah Pusat akan memberikan sejumlah bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat sebagai pengganti naiknya harga BBM.Namun tentunya tidak sebanding dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat secara menyeluruh.
"Alasan Pemerintah Pusat menaikkan harga BBM karena subsidi BBM dinikmati kelompok masyarakat mampu, jelas sebagai bentuk konfirmasi tentang lemahnya pembatasan dan pengawasan dalam penyaluran BBM oleh
pihak-pihak terkait. Alih-alih menaikkan harga BBM bersubsidi, semestinya pemerintah fokus untuk memberantas penyalahgunaan penerima manfaat BBM bersubsidi," tambahnya.
Eko pun menyoroti,lemah dan telatnya responsif dari Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur membuat penanggulangan dampak atau dari kenaikan harga BBM di Kabupaten Cianjur tidak tepat dan tidak optimal.
"Semestinya Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur begitu kencang isu akan naiknya harga BBM bersubsidi langsung mengambil sikap dan posisi tentang bagaimana agar Kabupaten Cianjur tidak mengalami dampak yang signifikan,"pungkasnya.(Ddy).
