PASUNDAN POST ■ Kongkres Sunda mengadakan Webinar Zoom refleksi kebangsaan akhir tahun 2020. Tema yang diangkat terkait, " Merajut Komitmen Berkearifan Budaya Daerah untuk Kebaikan Bangsa Dalam Bingkai NKRI".
Acara turut disaksikan secara tatap muka dari Hotel Sultan Soreang Bandung, pada Minggu (27/12).
Diawali pembukaan oleh Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti. Dalam sambutannya meminta agar pemerintah mengadopsi kearifan lokal ketika membuat kebijakan daerah. Ini dinilai penting agar identitas daerah tetap tercermin dalam sistem birokrasi.
" DPD RI memahami eksistensi kearifan lokal sebagai cerminan hukum yang masih hidup ditengah masyarakat lokal, sehingga diadopsi ke dalam peraturan perundang - undangan, " tuturnya.
Ditambahkan LaNyalla, sebagai lembaga perwakilan daerah, DPD RI memiliki kewajiban moral untuk menjaga dan memberikan ruang bagi kebudayaan Indonesia untuk terus berkembang sesuai dengan porsinya. Sebab kebudayaan menjadi identitas sebuah negara.
Narasumbur pembicara lain diantaranya ; Anggota DPD RI DKI Jakarta Sylviana Murni, Aliansi Kebangsaan Yudi Latif. Adapun Penanggap : Wakil Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin, Anggota DPD RI Jawa Barat Eni Sumarni, Anggota DPD RI Jogyakarta GKR Hemas, Anggota DPD RI Papua Barat File Wamafma, Anggota Provinsi Bali Anak Agung Gde Agung, Anggota DPD RI Sumatera Barat Alirman Sori, Serta Anggota DPD RI Aceh Fachrul Razi.
Mewakili generasi muda Senator DPD RI dari Aceh Fachrul Razi dalam kesempatannya berpandangan bahwa Era Indonesia hari ini memasuki ke Era milenial yang tertarik pada revolusi industri 4.0, isue menekankan kepada Indonesia pasca covid 19, isue globalisasi namun disisi lain milenial hari ini kecendrungannya sangat rendah sekali untuk ketertarikannya kepada kebudayaan daerah (localy culture).
" Isue - Isue kedaerahan saat ini tidak menarik bagi anak muda karena memang dianggap isu - isu ini untuk generasi - generasi tua," jelas Fachrul Razi.
Menurut Fachrul Razi, bahwa negara sebenarnya telah gagal membangun pondasi multikulturalismenya. Negara juga gagal dalam membangun Nation States Indonesia.
" Nation States kita tidak mencapai yang dibanggakan. Artinya China sudah berbicara One Belt One Road, Amerika sudah berbicara Global Trade, India sudah berbicara Andaman dan penguasaan negara di Asia Selatan, kemudian juga negara - negara lain kekuatan potensi Asia Pasifik kita masih berdebat masalah pancasila, berdebat dasar negara. ini suatu ketertinggalan bangsa kita. permasalah Nation Building kita itu enggak clear. Ini auto kritik buat kita," tukas senator yang juga ketua Komite I DPD RI tersebut.
" Saya dari Aceh mengatakan bahwa permasalah bangsa kita belum selesai. Aceh dianggap sebagai wilayah garis keras, Sumatera Barat dianggap sebagai wilayah garis keras, Papua Garis keras, Jawa Barat juga demikian," jelasnya.
" Kita negara besar. Dalam praktek 75 tahun keadilan yang kita rasakan berbanding terbalik dari perjuangan yang diberikan oleh Aceh, Papua, Sumatera Barat, yang diberikan oleh Jogjakarta, demikian juga oleh Jawa Barat (Sunda). Berontak Aceh, Papua itu (localy) menurut pemerintah pusat. Tapi yang ditakutkan negara hari ini ketika kekuatan dari Jawa Barat atau Sunda ini memberontak, maka negara pasti akan melakukan hal yang luar biasa reaksional karena sejarah telah membuktikan itu. Urang Sunda semua akan berimbas keseluruh Indonesia," tutup senator.
Senator Fachrul Razi diakhir paparannya berharap kesejahteraan masyarakat Indonesia harus Asimeteris dirasakan provinsi diseluruh Indonesia. Baik secara budaya, agama, serta ekonomi, itu menjadi kekuatan asimentris desentralisasi. (MI/R-01)
