PASUNDAN POST ■ Presiden Joko Widodo marah-marah melihat kinerja kabinetnya yang dinilai lambat. Salah satunya soal penyerapan anggaran di beberapa Kementerian dan lembaga yang masih sangat minim antara lain Kementerian Kesehatan yang baru terserap 1,53%.
Hal ini ditanggapi Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin yang mendukung soal penyerapan anggaran di tiap Kementerian dan lembaga harus segera diputar secara cepat seperti yang menjadi perhatian khusus Presiden Jokowi. Sehingga, akan terasa sayang jika anggaran itu tidak dimanfaatkan secara baik dan proporsional, padahal industri sedang membutuhkan lapangan pekerjaan sehingga berdampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.
"Saya melihat sekecil apapun hal-hal yang bisa genjot pertumbuhan ekonomi harus direalisasikan, termasuk modal pemerintah. Ini sangat penting dalam situasi seperti ini," kata Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin Indonesia, Selasa (30/6/2020).
Sultan menilai, saat ini uang negara menjadi satu-satunya yang bisa diharapkan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi. Sumber perputaran lainnya sudah sulit untuk diandalkan, bahkan dalam jangka waktu beberapa bulan ke depan.
"Saya menilai ada empat indikator yang genjot pertumbuhan ekonomi yaitu konsumsi rumah tangga, ekspor, investasi dan belanja pemerintah. Investasi tidak bisa diharapkan, juga ekspor karena dunia sedang sulit, konsumsi menurun. Sekarang belanja pemerintah uangnya ada, ini harus cepat beredar. Apalagi masuk Juli, bisa dibayangkan Kemenkes mau Juli belum 2% penyerapannya. Ini ada problem disitu, uang terpendam di situ," kata Senator Sultan.
Kinerja Kementerian dan Lembaga memang harus terus dievaluasi. Jangan sampai para pejabat negara dan aparatur sipil negara terus-terusan berasa di zona nyaman. Hal ini jika dibiarkan terus berlarut, bukan tidak mungkin makin banyak masyarakat terkena pemutusan hubungan kerja.
Saya menyarankan agar kinerja ini dievaluasi terus menerus. Ini bagus sekali gagasan Presiden Jokowi. Perlu didukung oleh semua pihak.
"Kemendikbud, Kementerian PUPR, Kemenkes disana banyak anggaran pemerintah. Tentu kita tidak tahu penyerapan berapa. Ke depan, jika perlu penyerapan itu diumumkan media. Perusahaan-perusahaan terbuka harus lapor kondisi keuangan tiap 2-3 bulan ke OJK. Ini penting diketahui publik. Jadi tujuannya supaya betul-betul penyerapan anggaran itu tepat sasaran," kata Sultan B. Najamudin, mantan Wagub Bengkulu ini.
■ MI/JBN
