PASUNDAN POST ■ Sidang Paripurna DPRD Jawa Barat yang berlangsung pada Rabu (20/5) malam, Panitia khusus (Pansus) III memberikan rekomendasi kepada Gubernur Jabar terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2019.
Ketua Pansus III Memo Hermawan dari Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan dalam sidang paripurna yang dibacakan langsung dihadapan Gubernur Jabar Ridwan Kamil dalam sidang itu.
Memo Hermawan mengatakan, meskipun terjadi kenaikan Angka IPM menjadi 72,03, namun DPRD meminta Gubernur mengkonfirmasi data statistik tersebut dengan kondisi faktual di lapangan.
Sebab menurutnya, ada beberapa variabel lain yang penting diukur, seperti pemerataan pembangunan kota-desa, masih tingginya angka pengangguran, dan juga kemampuan pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengoptimalkan resources Jawa Barat dengan kekayaan alam yang luar biasa.
Selain itu, DPRD melihat capaian indeks indikator dari lima misi Jawa Barat tidak merata. Bahkan ada beberapa misi Jawa Barat Juara namun ternyata capaiannya dibawah Jawa Tengah dan Jawa Timur.
"Fakta ini menjadi catatan penting bagi kami dan menjadi pe er besar bagi saudara gubernur agar kedepan lebih serius memperhatikan strategis prioritas pembangunan dan konsisten dengannya," kata Memo Hermawan dalam amanat yang dibacakan.
Untuk itu, DPRD meminta Gubernur agar tidak terjebak pada konsep atau gagasan artifisial atau etalase semata yang terkesan lebih penting membangun opini atau image yang sering kali menyebabkan tidak tuntasnya beberapa program.
Fakta ini sebenarnya sudah terlihat sejak terjadinya trend penurunan daya serap terhadap belanja daerah yang hanya mencapai 91,2 persen jika dibandingkan 2018 yakni 94,47 persen.
"Artinya hampir 10 persen dari program yang direncanakan dan anggaran yang sudah dialokasikan lossed alias tak mampu dioptimalkan," kata dia.
Pihaknya juga menemukan sebagian di antaranya justru pada kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat secara langsung, dalam pos belanja langsung.
Contohnya dari sisi pendapatan daerah Gubernur dinilai tidak mampu mencapai target, dari 36,12 tiliun. Bahkan hanya mampu meraih 36,03 triliun saja.
"Penting kami garis bawahi bahwa tahun 2019 ini pertumbuhan PAD terkecil setidaknya dibanding 3 tahun terakhir," tegasnya.
Kedepan DPRD berharap Gubernur harus mempu menjawab trend penurunan ini. Sebab jika tak segera ditangani, DPRD tak mau trend negatif ini terjadi lagi.
Gubernur juga dinilai tak mampu mengelola sektor Pariwisata, padahal potensi sangat luar biasa. Bahkan, keberadaan BUMD juga tak mampu dimanage agar menjadi perusahaan profesional.
"Jangankan bersaing di level nasional, bahkan untuk level Jawa Barat Juara pun masih sulit," urai politisi PDIP itu.
Selain itu, lanjut Memo, dalam postur APBD 2019 terlihat carut marutnya pengelolaan sektor ekonomi kemasyarakatan. Kondisi ini seharusnya mampu menjadikan ketahanan pangan masyarakat.
Foto ; Dok Humas DPRD Jabar/R-01
