PASUNDAN POST ■ Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya Provinsi Jawa Barat, mengelar Musyawarah Daerah (MUSDA) X di Hotel Le Eminence Ciloto, Cipanas, Kabupaten Cianjur, pada Minggu (1/3/2020).
Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Jawa barat Ridwan Kamil, Plt Bupati Cianjur Herman Suherman, Dandin Cianjur, Kapolres Cianjur,serta para pengurus DPP, DPD, dan DPC Partai Golkar, anggota DPRD se-Jawa barat.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin mengatakan, seluruh jajaran pengurus Partai Golkar, secara aklamasi menunjuk Ade Barkah menjadi satu - satunya calon kuat sebagai ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat.
Menurutnya, aklamasi yang dilakukan di Musda ini merupakan hal yang biasa terjadi. Karena telah berdasarkan azaz musyawarah dan mufakat dari para pengurus Partai Golkar Jawa Barat.
"Karena memang tidak ada lagi yang mencalonkan, jadi pak Ade Barkah yang juga kader nutulen dari Partai Golkar kami ini, disepakati sebagai ketua DPD Jawa Barat," tuturnya saat dikonfirmasi para awak media.
Nurul menjelaskan, sebelum di sahkannya Ade sebelumnya para pengurus juga telah melakukan pandangan umum, lalu setelah itu ada jawaban dari ketua DPD sebelumnya Dedi Mulyadi.
"Tidak ada yang protes dan kontra terhadap keputusan bersama ini, karena dari awal memang kami telah sepakat untuk memilih Ade Barkah sebagai ketua DPD," paparnya.
Sementara itu Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengucapkan selamat kepada Ade Barkah karena telah terpilih sebagai ketua DPD Jawa Barat. Dia juga mengapresiasi kepada ketua DPD Jabar sebelumnya, karena telah menunjukkan keteladanan dan estafetnya secara baik.
Sehingga menurutnya, sila ke-empat tentang musyawarah mufakat itu terasa kental di partai berlambang beringin tersebut.
"Saya harap Partai Golkar lima tahun kedepan bersama-sama pemerintah provinsi Jawa barat lebih bersinergi membangun Jabar lebih maju melalui kekuatan politiknya," ungkapnya.
Emil sapaan akrabnya, menjelaskan terkait pesan kepada para anggota DPRD yang mewakili Provinsi Jawa Barat, walaupun gapenya itu sekitar 50 triliun dalam lima tahun, tetapi tingkat kemiskinan yang ada di Jawa Barat dalam penanggulangannya adalah yang terbaik di banding Provinsi yang lain.
Bahkan menurutnya, angka pencapaian kemiskinan bisa turun hingga sekitar enam persen lebih. Dibanding dengan Provinsi -Provinsi lain yang masih bertengger diatas rata rata 10 persen.
"Jawa barat itu betul-betul membutuhkan pemekaran. Kalau tidak dibarengi dengan keadilan fisikalnya, jangan sampai Jabar ini tidak mendapatkan kedua-duanya. Baik physicalnya, maupun pemekarannya," tukasnya.
■ Deddy/PP
