Pasundan Post ■ Hong Kong mengkonfirmasikan pada Senin bahwa negara itu jatuh ke dalam resesi pada 2019, menderita kontraksi tahunan pertamanya dalam satu dekade ketika kota itu tertekuk di bawah tekanan kembar perang dagang AS-Cina dan berbulan-bulan protes pro-demokrasi yang sengit.
Data itu dirilis ketika kota semi-otonom itu memulai bulan pertama awal tahun yang menghadapi krisis ekonomi lain - pecahnya jenis virus corona baru yang mematikan, yang dimulai di daratan Cina dan memperparah kesengsaraan ekonomi Hong Kong.
Tahun lalu adalah yang terburuk bagi pertumbuhan Hong Kong sejak 2009, ketika pusat keuangan terpukul oleh kejatuhan keuangan global.
Krisis pada awalnya dipicu oleh perang dagang antara Beijing dan Washington, yang menghantam ekonomi ekspor-berat.
Tetapi masa-masa sulit diperparah dengan berbulan-bulan mendidih dan seringkali protes keras mencari demokrasi dan akuntabilitas polisi yang lebih besar.
Angka resmi yang dirilis pada hari Senin menunjukkan produk domestik bruto Hong Kong menyusut 1,2 persen satu tahun untuk 2019.
Kuartal keempat - yang menyaksikan kekerasan terburuk antara polisi dan pengunjuk rasa - mencatat kontraksi 2,9 persen, kuartal ketiga berturut-turut menurun.
"Insiden sosial lokal dengan kekerasan selama kuartal tersebut mengambil korban besar pada sentimen ekonomi serta konsumsi dan kegiatan pariwisata terkait," kata pemerintah dalam sebuah pernyataan.
"Total ekspor barang terus menurun di tengah lingkungan eksternal yang sulit, meskipun pada tingkat yang agak sempit," tambahnya.
Bentrokan antara pemrotes yang melemparkan batu bata dan bom bensin dan polisi yang menggunakan gas air mata dan peluru karet menjadi kejadian mingguan selama hampir enam bulan tahun lalu.
Protes telah mereda dalam frekuensi dan keganasan dalam dua bulan terakhir, tetapi penyebab mendasar belum hilang.
Warga Hong Kong bingung dengan perasaan bahwa Beijing yang semakin tegas menindas kebebasan kota mereka.
Protes pertama kali dipicu oleh proposal untuk memungkinkan ekstradisi ke daratan dan sistem hukum yang dikendalikan Partai Komunis yang buram.
Tetapi mereka segera berubah menjadi pemberontakan rakyat melawan pemerintahan Beijing.
RUU ekstradisi akhirnya dimusnahkan setelah berbulan-bulan kerusuhan, tetapi gerakan ini telah mencapai beberapa tuntutan lainnya, yang meliputi penyelidikan polisi, amnesti bagi mereka yang ditangkap dan pemilihan yang sepenuhnya bebas. (R-1/AFP)
